Pendidikan Islam Hanya Kebagian Sisa dari 27 Triliun

Jakarta; (Senin, 27 Desember 2010) Ternyata masih terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah madrasah atau pendidikan Islam seolah-olah menjadi anak tiri, sementara sekolah umum atau pendidikan umum menjadi anak manja dan dimanjakan. Terbukti anggaran untuk pendidikan Islam dari setiap APBN sangatlah minim, sementara anggaran untuk pendidikan umum luar biasa besarnya.

“Sebanyak Rp 240 triliun anggaran pendidikan nasional dari APBN 2011, sekolah madrasah atau pendidikan Islam dibawah Kementerian Agama (Kemenag) hanya kebagian sisanya saja sebesar Rp 27 triliun (12 persen), sedangkan selebihnya Rp 213 triliun (88 persen) untuk pendidikan umum, diantaranya Kemendiknas mendapatkan anggaran Rp 150 triliun termasuk dana BOS Rp 100 triliun, sementara sisanya untuk 14 Kementerian lainnya yang menyelenggarakan sekolah sendiri seperti STAN, STPDN dan lain-lain.”

Hal itu dikatakan Anggota Komisi X DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Umat Islam (PUI), Nur Hasan Zaidi, kepada Suara Islam Online disela-sela “Seminar Nasional Memperingati Hari Amal Bhakti ke-65 Kementerian Agama RI dan Refleksi 65 tahun Pendidikan Islam di Indonesia” yang diselenggarakan DPP PUI dan Kementerian Agama RI di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (27/12). Turut hadir sebagai pembicara
KH Muhammad Idris Jauhari, Pimpinan Ponpes Al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura dan Prof Dr Imam Suprayogo, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Menurut Nur Hasan Zaidi, dana Rp 27 triliun itu termasuk digunakan untuk belanja pegawai dan mengaji guru Kemenag, sehingga yang untuk pendidikan madrasah hanya tersisa paling tidak 9 miliar (30 persen) saja. Padahal 80 persen pendidikan Islam di Indonesia diselenggarakan oleh swasta, sementara sisanya oleh pemerintah. Sedangkan untuk sekolah umum justru kebalikannya, 80 persen oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta. Jadi sebenarnya sekolah madrasah atau pendidikan Islam itu mandiri.

Dikatakannya, Kalau bangsa Indonesia ingin maju, seharusnya pemerintah lebih berpihak kepada sekolah madrasah dan pondok pesantren. Sebab mereka mendidik muridnya menjadi mandiri dan berjiwa kepemimpinan, seperti Ponpes Gontor Ponorogo yang menghasilkan banyak pemimpin nasional Semarang ini.

Sementara itu Imam Suprayogo mengakui peningkatan kualitas madrasah agak mendesak, tetapi selalu terkait dengan statusnya yang mayoritas merupakan madrasah swasta. Sebagai lembaga pendidikan swasta, maka pemerintah tidak leluasa memasukinya. Hal itu terkait dengan kepemimpinan, manajemen, alokasi pendanaan dan lain-lain.

“Pemerintah hanya bisa memberikan subsidi yang jumlahnya terbatas. Berbeda jika madrasah itu berstatus negeri, maka seluruhnya akan menjadi wewenang pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu Rektor UIN Malang itu mengusulkan perlunya membuka peluang bagi madrasah swasta untuk diubah statusnya menjadi negeri. Jika tidak memungkinkan, pemerintah wajib memberikan subsidi kepada madrasah swasta sepenuhnya, atau setidak-tidaknya ada jaminan lembaga pendidikan madrasah tersebut berjalan dengan normal. (Abdul Halim 'Suara Islam').